Metro, Intisarinews.co.id–Realitas pembangunan di Kota Metro kembali menjadi perbincangan publik. Janji kampanye mengenai jalan mulus, penanganan banjir, serta peningkatan kualitas fasilitas publik yang sebelumnya digaungkan, hingga kini dinilai belum sepenuhnya terwujud. Di sisi lain, polemik Tenaga Harian Lepas (THL), persoalan banjir yang masih berulang, serta pembangunan infrastruktur yang berjalan lambat semakin memperkuat kegelisahan masyarakat terhadap arah pembangunan daerah.
Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerag (PPD) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Metro, Afrido Resman yang akrab disapa Edo, menilai bahwa sejak awal masa kepemimpinan Wali Kota Bambang, progres pembangunan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Menurutnya, harapan masyarakat terhadap kepemimpinan baru seharusnya mampu menghadirkan terobosan pembangunan yang nyata, bukan sekadar penguatan narasi politik semata.
Edo memandang bahwa kepala daerah memang didukung oleh perangkat organisasi daerah yang memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, berbagai persoalan yang terus muncul, seperti polemik THL dan lambatnya pembangunan infrastruktur, menunjukkan bahwa koordinasi internal pemerintahan masih menyisakan persoalan yang perlu segera dibenahi.
Selain itu, kondisi keuangan daerah turut menjadi perhatian serius. Edo menilai keterbatasan anggaran berpotensi menjadi hambatan dalam merealisasikan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Pengelolaan anggaran yang tidak optimal, menurutnya, bukan hanya memperlambat pembangunan, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Tanpa komunikasi dan perencanaan yang matang, kebijakan pembangunan berisiko berhenti pada tataran wacana dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, masyarakat dikhawatirkan akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Menurutnya kritik terhadap jalannya pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kontrol sosial. Edo menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap arah kepemimpinan dan kebijakan pembangunan menjadi langkah penting agar pembangunan daerah tidak hanya berhenti pada janji, tetapi benar-benar mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.(“)
